Dikutip dari indonesiamandiri.web.id:
Banyak kegiatan menarik digelar sambut bulan Maritim yang beberapa tahun terakhir dapat perhatian besar oleh Pemerintah maupun swasta (masyarakat). Salah satunya riset yang dilakukan oleh Indodata, bertema “Survei Opini Publik Terhadap Kebijakan Maritim Nasional 2022”.
Survey yang digelar sejak 25 Juli hingga 30 Agustus 2022 ini, salah satu yang disorot adalah kebijakan Pemerintahan Jokowi yang berjalan dua periode ini, baik saat wapresnya Jusuf Kalla maupun Ma’ruf Amin.
“Sekitar 77% responden mengetahui kebijakan maritim nasional dan pernah menggunakan produk jasa di salah satu dari 9 klaster maritim nasional. Sedangkan, 68% dari responden merasa kebijakan Indonesia menjadi poros maritim nasional perlu segera direalisasikan dengan isu pembangunan ekonomi maritim menduduki peringkat pertama, yakni 48%. Disusul penegakan kedaulatan maritim sebesar 22% dan penguatan karakter bangsa bahari sebesar 8%. Sedangkan sisanya menjawab tidak tahu,” kata Danis Tri Saputra Wahidin, S.IP, M.IP, Direktur Eksekutif Indodata, kepada media di Jakarta (14/9).
Danis mengakui, meski responden yang diteliti dari 34 provinsi di Indonesia mendukung kebijakan maritim nasional, namun juga sebanyak 73% responden merasa belum puas. Beberapa hal dirasa belum optimal, terkait penguatan diplomasi maritim, peningkatan keselamatan, penanganan batas wilayah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya kelautan/perikanan, pengelolaan lingkungan kelautan dan konservasi laut, industri maritim dan pariwisata kelautan, pengusahaan bangunan dan perhubungan laut serta jasa hankam, penegakan hukum/keselamatan maritim, dan peningkatan edukasi maritim.
Jadi, pekerjaan rumah Pemerintah dinilai sebagian besar responden masih banyak yang harus dibenahi. Ini memang bukan pekerjaan mudah dan butuh waktu lama. “Apalagi kita terlalu hidup berorientasi kontinen (ke daratan),” sambung La Ode Muhammad Fathun, S.IP, M.IP, Pakar Ekonomi Maritim, Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Oleh karenanya, survey ini semacam “alert” untuk mengingatkan kembali atau anamnesis agar kebijakan maritim nasional berada dalam jalur yang tepat. Isu lainnya yang dilakukan Indodata, terkait nama atau figur tokoh nasional yang dinilai memiliki jasa tinggi di bidang kemaritiman (maritime awards).
Untuk yang terakhir ini, hasil survey Indodata terkait tokoh maritim nasional, ditindaklanjuti Yayasan Vasatii Socaning Lokika dan ISPEC (International Sea Port Exhibition and Conference) bekerja sama dan didukung oleh sejumlah Kementerian. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, membuat acara Maritime Award bertepatan dengan Hari Maritim Nasional pada 23 September.
Ada tiga kategori utama Maritime Award, seperti Perintis dan Praktisi bidang maritim (Soedarpo Sastrosatomo Awards), Diplomasi maritim (Ir. H. Djuanda Kartawidjaja Awards), dan Inisiator kebijakan bidang Pembangunan Maritim (Mochtar Kusumaatmadja Award).
Para calon penerima awards, akan diseleksi tim dewan pakar ISPEC (International Sea Port Exhibition and Conference) melalui metode kualitatif berdasarkan track record serta jasa-jasanya di bidang kemaritiman. Banyak nama yang masuk nominasi, mulai dari akademisi, praktisi, pemimpin negara, birokrat, militer, industri, dan lain-lain. Kita tunggu pada 23 September nanti siapa yang terpilih (ma).
