Dikutip dari Republika.co.id:
Lembaga Survei Indodata bersama International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC) melakukan kolaborasi survei terkait kebijakan maritim era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Hasil survei ini menyatakan bahwa sebanyak 73 persen masyarakat Indonesia tidak puas dengan kebijakan maritim pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin, menjelaskan, survei terhadap kebijakan maritim nasional ini dilakukan di 34 provinsi dari 25 Juli sampai 30 Agustus 2022 yang melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,8 persen. Menurut dia, survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan maritim nasional.
“Hasilnya, sebagian masyarakat Indonesia tidak puas dengan implementasi kebijakan tersebut, terdapat 73 persen masyarakat yang menyatakan tidak puas dengan upaya pemerintah Jokowi-Maruf membangun kebijakan maritim nasional,” ujar Danis dalam siaran pers Kick Off Hasil Survei Isu Kemaritiman Indonesia di Pondok Gede, Kota Bekasi, Ahad (11/9/2022).
Danis mengatakan, kebijakan maritim nasional Indonesia masih mengecewakan. Menurut dia, masyarakat tidak puas lantaran kebijakan maritim itu sebetulnya sudah lama digaungkan, tapi kemudian saat ini mulai diabaikan oleh pemerintah.
Padahal, lanjut dia, kebijakan maritim tersebut memiliki potensi yang sangat besar dan bisa menarik investasi yang sangat besar dari berbagai kawasan di dunia. “Nah, kita akan mencoba memunculkan kembali gagasan tentang pentingnya kebijakan maritim nasional itu dalam upaya memperkuat pertahanan ekonomi nasional,” ujar dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta ini.
Dalam rangka untuk memperjelas hasil survei kebijakan maritim tersebut, Indodata dan ISPEC akan melakukan konferensi pers lebih lanjut pada Senin (12/9/2022). Dalam survei ini, menurut dia, Indodata juga telah mengidentifikasi kelayakan tokoh-tokoh nasional yang memiliki peran penting di dalam pembangunan maritim nasional.
Pada momentum Hari Maritim Nasional pada 23 September mendatang, Indodata akan memberikan penganugerahan award kepada beberapa tokoh maritim, baik sebagai perintis, inisiator kebijakan maupun yang berjasa dalam diplomasi kemaritiman.
Sementara itu, salah satu perwakilan dari tim ISPEC, Agus Bandono menjelaskan, pihaknya melakukan studi ini untuk mengingat kembali kebijakan poros maritim yang dicanangkan Jokowi pada 2014. Karena, kebijakan maritim tersebut sudah mulai terlupakan seiring dengan adanya proyek pemerintah yang lebih monumental, seperti IKN dan sebagainya.
“Jadi serangkaian kegiatan ini gong-nya adalah untuk mengingat kembali bagaimana realisasi kebijakan tentang poros maritim dunia,” kata Agus.
Dalam rangka itu, ia mengatakan, pihaknya juga akan mendorong pembentukan kelembagaan yang memonitoring kerjasama di bidang maritim, serta melakukan penyusunan buku sejarah Maritim Indonesia.
“Kita juga akan melakukan pameran dan sebagainya. Kemudian kita juga akan melakukan pembuatan film tentang maritim. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita dorong untuk mengingat kembali tadi, termasuk menggalakkan kerjasama dengan negara maritim dunia,” jelas Agus.
